Nur hidayah

Nama: Nur Hidayah Nim :43125010210 Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia A. Pendahuluan Sebagai negara kesatuan, Indonesia menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan nasional. Namun, sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pascareformasi, pemerintah daerah diberikan ruang yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya masing-masing. Dalam konteks ini, keselarasan atau harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan. Dalam praktiknya, harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak jarang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat justru berbenturan dengan kebijakan daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun...

  Nama :Nur Hidayah Nim :43125010210 Praktik Toleransi Antarumat Beragama di Lingkungan Perumahan Tempat Tinggal Saya Pendahuluan Saya tinggal di sebuah lingkungan perumahan yang dihuni oleh warga dengan latar belakang agama, budaya, dan kebiasaan yang beragam. Dalam satu kawasan perumahan, terdapat warga yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik, serta berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang saya amati melalui interaksi sosial antarwarga, baik dalam kegiatan formal maupun informal. Menurut pandangan pribadi saya, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat, terutama perbedaan keyakinan dan cara menjalankan ibadah. Toleransi tidak menuntut seseorang untuk mengubah keyakinannya, tetapi mengajarkan bagaimana hidup berdampingan secara damai tanpa menimbulkan konflik. Melalui pengamatan langsung di lingkungan perumahan tempat saya tinggal, saya melihat bahw...

Nama :Nur Hidayah Nim    :43125010210   Analisis konstitusional Kebebasan Beragama Pembahasan Jaminan Negara terhadap Kebebasan Beragama Negara menjamin kebebasan beragama melalui pengakuan konstitusional yang tegas dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Jaminan ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama bukan sekadar hak individual, melainkan juga merupakan hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menempatkan hak beragama sebagai non-derogable rights, artinya hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam kondisi darurat negara.   Negara juga berkewajiban aktif (positive obligation) untuk melindungi warga negara dari tindakan diskriminatif, intimidasi, maupun kekerasan yang berkaitan dengan agama atau keyakinan tertentu.   Batasan Konstitusional terhadap Kebebasan Beragama (Pasal 28J) Meskipun kebebasan beragama merupakan hak fundamental, pelaksanaannya tidak bersifat absolut. Pasal 28J...